MEDIASUKABUMI.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Kemis (21/5/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap lemahnya fungsi pengawasan dan buruknya kualitas pelayanan publik di sektor sosial.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti berbagai isu krusial. Mulai dari lemahnya pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), carut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga tidak akuratnya data penerima manfaat BPJS PBI.
Aksi Tabur Bunga dan Simbol Matinya Nurani
Suasana aksi sempat diwarnai momen emosional saat Presiden Mahasiswa Universitas Madani Nusantara (UMN), Hamdan Nurfalah, melakukan aksi tabur bunga di depan kantor Dinsos.
Hamdan menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar ritual belasungkawa, melainkan simbol keprihatinan yang mendalam atas mandulnya fungsi kontrol dari instansi terkait.
“Bunga ini menjadi simbol duka cita atas wafatnya almarhum Firman, sekaligus tanda matinya moralitas dan nurani Dinas Sosial,” ujar Hamdan dengan nada tegas di hadapan massa aksi.
Soroti Kasus Penganiayaan di LKS Aura Welas Asih
Sementara itu, Koordinator Wilayah Priangan Barat BEM Nusantara Jawa Barat, Rahmadi L. Making, angkat bicara mengenai pemicu utama pergerakan ini.
Ia menyoroti kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Firman, seorang penyandang disabilitas yang berada di bawah naungan LKS Aura Welas Asih. Menurut Rahmadi, peristiwa kelam ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.
“Dinas Sosial memegang tanggung jawab utama dalam membina, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi seluruh operasional LKS di Kabupaten Sukabumi. Terjadinya tindak kekerasan terhadap kelompok rentan di lembaga yang seharusnya melindungi mereka menjadi pertanyaan besar, sejauh mana pengawasan yang selama ini berjalan?” cecar Rahmadi.
Bansos Salah Sasaran dan Sengkarut Data DTKS
Selain isu kekerasan, BEM Nusantara juga membongkar borok penyaluran bansos dan kepesertaan BPJS PBI yang kerap dikeluhkan masyarakat bawah.
Berdasarkan temuan lapangan, mahasiswa menemukan banyak kasus salah sasaran. Warga yang tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan, sedangkan warga miskin yang kelaparan malah terabaikan.
Merespons hal ini, mahasiswa mendesak adanya validasi dan pembaruan menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih transparan, akurat, dan tepat guna.
Mereka juga menuntut keterbukaan informasi publik terkait pemanfaatan anggaran daerah untuk program bansos. Mulai dari mekanisme penyaluran hingga kualitas barang yang diberikan kepada masyarakat harus dibuka secara transparan.
Layangkan Beberapa Tuntutan Utama
Sebagai bentuk sikap konkret, BEM Nusantara Sukabumi Raya merumuskan beberapa poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pemangku kebijakan. Beberapa poin penting di antaranya:
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
- Menuntut transparansi hasil monitoring dan evaluasi seluruh LKS di Sukabumi.
- Memperbaiki sistem validasi data DTKS dan BPJS PBI.
- Membuka akses publik terkait data pengelolaan bantuan sosial.
- Mendorong Inspektorat dan DPRD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan audit investigatif terhadap program-program Dinsos.
“Bantuan sosial bukan sekadar deretan angka dalam laporan administrasi. Ini berkaitan langsung dengan hak hidup, martabat, dan nilai kemanusiaan rakyat kecil. Ini harus jadi prioritas utama!” tegas Rahmadi.
Aksi diakhiri dengan komitmen dari BEM Nusantara Sukabumi Raya untuk terus mengawal isu ini hingga Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan langkah perbaikan sistem pengawasan dan memberikan jaminan perlindungan total bagi kelompok rentan.
Oleh : D. Irpan A.
