MEDIASUKABUMI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menghadapi jalan buntu di wilayah Sukabumi Selatan. Operasional dapur MBG di SPPG Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan lumpuh total sejak akhir Januari 2026.
Kondisi ini berdampak langsung pada 2.998 siswa yang menjadi penerima manfaat. Hampir satu bulan lamanya, ribuan siswa tersebut tidak lagi menerima pasokan paket makanan bergizi yang biasanya rutin didistribusikan.
Orang Tua Siswa Mengeluh, Distribusi Terhenti Tanpa Kejelasan
Terhentinya program ini menuai reaksi keras dari para orang tua siswa. Pasalnya, penghentian dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga.
“Tahun lalu semuanya lancar. Tapi masuk Februari ini, anak saya tidak pernah lagi terima paket MBG. Tidak ada informasi apa-apa, tahu-tahu berhenti. Jelas kami keberatan karena program ini sangat membantu,” ujar Indah (37), (salah satu orang tua ssisa)
Indah menceritakan bahwa pada pekan pertama Januari, distribusi sempat berjalan singkat namun kemudian kembali terhenti. “Sempat jalan dua hari, setelah itu hilang sampai sekarang. Katanya dapur berhenti, tapi kami tidak tahu alasannya,” tambahnya.
Senada dengan Indah, Yuni (45) menyebutkan ada desas-desus di lapangan bahwa berhentinya operasional dipicu oleh perselisihan antara dua pihak penyuplai.
Dugaan Masalah Perbankan dan Perubahan Akun Sepihak
Pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), angkat bicara mengenai kemacetan ini. Menurutnya, masalah bermula dari kendala teknis perbankan yang ia nilai mencurigakan pada awal Januari 2026. Aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional tiba-tiba diblokir.
Sebagai informasi, peran maker sangat krusial karena berfungsi menginisiasi transaksi pencairan dana untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya.
“Awal Januari saya sudah tidak bisa akses maker. Tiba-tiba ada email dari bank yang menyatakan nama virtual account sudah berubah. Ini terjadi tanpa konfirmasi langsung ke saya,” ungkap Tini.
Tini juga meragukan isu peretasan akun yang sempat beredar. “Kalau diretas, pihak bank pasti melakukan konfirmasi ulang. Ini langsung berubah begitu saja,” tegasnya.
Dibalik Layar: Perselisihan Setoran dan Beban Operasional
Lebih dalam, Tini mengungkapkan bahwa konflik ini diduga berakar sejak Desember 2025. Masalah muncul saat ia keberatan dengan kewajiban menyetor uang sebesar Rp2.000 per porsi (yang kemudian turun menjadi Rp1.800) kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pengelola SPPG.
Dengan total 2.998 penerima, potongan Rp1.800 per porsi mencapai angka jutaan rupiah per hari, yang dianggap sangat membebani biaya dapur.
“Awalnya saya setor penuh. Namun lama-kelamaan beban dapur meningkat karena ada biaya sertifikasi koki BNSP, administrasi, dan lainnya yang harus melalui yayasan. Biayanya membengkak dari Rp16 juta ke Rp19 juta,” beber Tini.
Ia juga menyoroti adanya kuitansi pembayaran yang dianggapnya tidak menggunakan nama institusi resmi, sehingga ia merasa keberatan menanggung beban tersebut.
Nasib Pekerja dan Pemasok Terkatung-katung
Dampak dari kisruh ini tidak hanya menyasar siswa. Sebanyak 47 pekerja dapur kini terpaksa berhenti bekerja, sementara sejumlah pemasok bahan pangan dilaporkan belum menerima pembayaran.
Tini mengaku sudah mengalami kesulitan mencairkan dana operasional sejak dua pekan sebelum dapur benar-benar berhenti beroperasi. Di sisi lain, Kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya dikabarkan telah berpindah ke dapur lain tanpa adanya kejelasan SK perpindahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Gunung Gede Bersahaja maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kelanjutan program MBG bagi ribuan siswa di Surade tersebut.
Editor : D. Irpan Apriandi
Sumber : Sukabumi update
