MEDIASUKABUMI — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sukabumi Raya melayangkan kritik keras terhadap pelayanan dan tata kelola anggaran di RSUD Palabuhanratu. Berdasarkan temuan mereka, kondisi di lapangan dinilai sangat bertolak belakang dengan besarnya anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan setiap tahun melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rumah sakit yang menjadi rujukan utama masyarakat Sukabumi Selatan ini hingga kini masih menyandang status Rumah Sakit Tipe C. Padahal, beban kerja rumah sakit ini tergolong sangat tinggi.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) RSUD Palabuhanratu mencapai 84,4 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan RSUD Sekarwangi yang berada di angka 73,7 persen. Namun dari segi kapasitas, RSUD Sekarwangi jauh lebih mapan dengan 365 tempat tidur (32.824 pasien keluar), sementara RSUD Palabuhanratu hanya memiliki 244 tempat tidur (11.241 pasien keluar).
Kondisi ketimpangan ini memicu pertanyaan besar dari BEM Nusantara mengenai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di wilayah selatan.
Anggaran Fantastis SI Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2026
Penelusuran BEM Nusantara terhadap data SiRUP Tahun Anggaran 2026 mengungkap alokasi dana yang sangat besar untuk RSUD Palabuhanratu, di antaranya:
- Rp9,6 miliar untuk belanja obat-obatan dan pembayaran utang farmasi.
- Rp6,3 milar untuk pengadaan alat kedokteran umum.
- Rp3 miliar untuk bahan habis pakai farmasi.
- Rp2,277 miliar untuk jasa tenaga kebersihan.
Namun, besarnya angka-angka tersebut dinilai belum tecermin pada kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ironi Anggaran Kebersihan: Melebihi RS Tipe B, Tapi Dinding Berjamur
Dalam observasi lapangannya, BEM Nusantara menemukan kondisi fisik bangunan RSUD Palabuhanratu yang memprihatinkan. Beberapa bagian dinding rumah sakit terlihat mengelupas, lembap, dan diduga berjamur. Selain itu, tata kelola kebersihan lingkungan dinilai masih buruk.
Anehnya, anggaran jasa kebersihan RSUD Palabuhanratu (Tipe C) yang mencapai Rp2,277 miliar justru jauh lebih besar ketimbang RSUD Sekarwangi yang sudah berstatus Tipe B (menganggarkan sekitar Rp1,804 miliar).
“Publik tentu berhak bertanya. Rumah sakit yang lebih besar dan sudah berstatus Tipe B memiliki anggaran kebersihan lebih kecil. Sementara di RSUD Palabuhanratu, kami justru menemukan dinding lembap, cat mengelupas, dan kondisi lingkungan yang kurang terawat,” tegas perwakilan BEM Nusantara Sukabumi Raya.
Sektor Farmasi dan Pelayanan Makanan yang Buruk
Sektor penunjang medis juga tidak luput dari sorotan. Meski mengalokasikan Rp9,6 miliar untuk belanja obat dan pelunasan utang farmasi, kenyataan di lapangan menunjukkan pasien masih sering diminta membeli obat di luar rumah sakit karena stok di instalasi farmasi kosong.
BEM Nusantara mendesak manajemen rumah sakit memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab seringnya terjadi kekosongan obat di tengah pasokan anggaran tahunan yang melimpah.
Tak sampai di situ, kualitas pelayanan dasar pasien ikut dikritik. BEM Nusantara menerima laporan mengenai makanan pasien yang diduga tidak memenuhi standar, termasuk adanya temuan ulat di dalam sayur sup yang disajikan kepada pasien.
Tata Kelola Manajemen Jadi Pertanyaan
Rangkaian temuan ini memunculkan keraguan besar atas efektivitas tata kelola manajemen di RSUD Palabuhanratu.
Menurut BEM Nusantara Sukabumi Raya, persoalan yang terjadi di rumah sakit tersebut bukan semata-mata soal besar atau kecilnya anggaran, melainkan buruknya komitmen transparansi, pengawasan, serta prioritas alokasi dana oleh pihak manajemen. Mereka mendesak Pemkab Sukabumi dan instansi terkait segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh demi hak kesehatan masyarakat Sukabumi Selatan yang lebih layak.
