MEDIASUKABUMI.ID – Gelombang tuntutan Forum RT/RW Kota Sukabumi terhadap realisasi janji politik pemerintah daerah kini menggelinding bak bola salju. Polemik ini kian memanas setelah video kampanye Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang membawa-bawa sumpah atas nama Allah, kembali viral dan memicu kritik tajam dari kalangan ulama serta aktivis.
Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) Kota Sukabumi, Wing Wing Suhendar, S.H.I., angkat bicara secara lugas. Ia menegaskan bahwa beredarnya kembali video sumpah jabatan tersebut merupakan sinyal keras bahwa masyarakat sedang menagih pertanggungjawaban moral dan teologis seorang pemimpin.
“Ketika rakyat mulai menagih janji dan video sumpah kampanye itu diputar kembali, ini bukan sekadar dinamika politik, tapi tuntutan moral yang sah dalam iklim demokrasi,” ujar Wing Wing, Saptu (30/5).
Sumpah Atas Nama Allah Bukan Retorika Murahan
Menurut Wing Wing, dalam perspektif Islam, bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT memiliki konsekuensi hukum langit yang sangat berat, bukan sekadar bumbu retorika untuk meraup suara.
“Secara gamblang saya melihat Wali Kota Ayep Zaki telah melanggar dalil-dalil agama terkait amanah kepemimpinan. Begitu sumpah diucapkan lalu janji itu dikhianati atau tidak berjalan, maka itu sudah menjadi skandal moral yang serius di hadapan publik dan Tuhan,” cetus pria berlatar belakang hukum Islam ini.
Wing Wing kemudian menyitir firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58, yang secara tegas memerintahkan setiap pemegang kekuasaan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil. Ayat ini, lanjutnya, menggarisbawahi bahwa jabatan publik murni instrumen pelayanan rakyat, bukan tameng kepentingan personal.
Sentil Dugaan Konflik Kepentingan: “Itu Dosa Penguasa!”
Lebih jauh, MA IPNU juga menguliti isu miring yang belakangan menerpa jalannya roda pemerintahan di Kota Sukabumi. Wing Wing menyoroti adanya aroma konflik kepentingan dalam beberapa kebijakan strategis daerah yang diduga kuat menguntungkan lingkaran tertentu.
“Konflik kepentingan itu adalah ‘dosa besar’ bagi seorang penguasa. Jabatan ini mandat dari rakyat, bukan perusahaan pribadi. Pemimpin wajib mendahulukan urusan umat di atas syahwat politik kelompok atau keluarga,” tegasnya.
Ia mengapresiasi keberanian Forum RT/RW yang mendatangi gedung DPRD untuk menggedor kesadaran pemerintah. Menurutnya, mendiamkan kebohongan pemimpin justru bagian dari pembiaran dosa sosial.
“Rakyat punya hak penuh untuk menagih. Mengkritik penguasa yang melenceng dari janjinya bukanlah kebencian, melainkan kewajiban moral. Justru kalau kita tahu ada yang salah lalu memilih bungkam, kita ikut berdosa,” tambahnya.
Pemerintah Berdalih Regulasi
Sebelumnya, ratusan perwakilan RT dan RW se-Kota Sukabumi melakukan aksi geruduk ke Gedung DPRD Kota Sukabumi. Mereka menuntut kejelasan program unggulan yang dijanjikan saat masa kampanye, salah satunya terkait dana abadi RT dan program stimulus pemberdayaan lingkungan yang hingga kini dinilai masih mandek.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kota Sukabumi berkilah bahwa belum terealisasinya sejumlah program tersebut akibat adanya benturan regulasi serta keterbatasan plot anggaran daerah.
Kendati demikian, alasan teknis tersebut dinilai MA IPNU tidak bisa menghapus beban moral sumpah yang telah diucapkan. Wing Wing berharap polemik ini menjadi tamparan keras bagi Wali Kota untuk segera berbenah.
“Kita mendesak Wali Kota Ayep Zaki segera menepati sumpahnya. Konsistensi seorang pemimpin diukur dari kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jangan sampai rakyat menganggap sumpah atas nama Allah hanya modal politik sesaat,” pungkas Wing Wing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan ataupun klarifikasi resmi dari pihak Pendopo maupun Humas Pemerintah Kota Sukabumi terkait tudingan tajam yang dilayangkan oleh MA IPNU tersebut.
