MEDIASUKABUMI – Asep Japar resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Hotel Pangrango, Saptu (24/10/2026).
Terpilihnya pria yang akrab disapa Asjap tersebut berlangsung di tengah dinamika internal partai. Sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat dalam bursa kepemimpinan Golkar Kabupaten Sukabumi, yakni Asep Japar dan Budi Azhar Mutawali.
Namun, setelah proses Musda berlangsung, Asjap menegaskan bahwa dinamika internal telah selesai. Ia menyebut seluruh kader kini sepakat untuk menyatukan visi dan memperkuat Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi.
“Betul, memang kita sudah sepakat dengan Pak Budi, dengan Pak Edi, bahwa kita harus yang penting sama-sama pakai Golkar untuk membesarkan. Ini milik kita bersama,” ujar Asjap, Saptu (24/10/2026).
Sebagai ketua terpilih untuk periode 2026–2030, Asjap memasang target peningkatan perolehan kursi legislatif hingga 17 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ia juga menargetkan Partai Golkar dapat memimpin Kabupaten Sukabumi selama dua periode.
“Visi ke depan bahwa kita sebagai kader Golkar, bagaimana caranya ke depan Golkar harus menambah kursi di Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Target Tambah Kursi dan Perkuat Konsolidasi
Asjap menegaskan, salah satu fokus kepemimpinannya adalah meningkatkan kekuatan politik Golkar melalui konsolidasi organisasi dan penguatan kerja kader di berbagai tingkatan.
Ia berharap seluruh kader dapat meninggalkan perbedaan yang muncul selama proses Musda dan kembali bekerja bersama untuk mencapai target partai.
Asjap juga memastikan tidak akan ada perpecahan di internal DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, soliditas kader menjadi modal penting untuk membesarkan partai dan memperkuat dukungan masyarakat.
Di sisi lain, Asjap yang juga menjabat sebagai Bupati Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan akan tetap menjaga batas antara tanggung jawab sebagai kepala daerah dan perannya sebagai ketua partai.
“Ya, kita sesuaikan dengan aturan saja. Ya, di mana kita sebagai eksekutif, di mana kita sebagai ketua partai. Tinggal jalankanlah. Kan dua-duanya juga sama, di politik ataupun di eksekutif sama-sama untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Budi Azhar Tegaskan Loyalitas kepada Partai
Sementara itu, Budi Azhar Mutawali, yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, memilih tidak mendaftarkan diri sebagai calon ketua meskipun sebelumnya namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
Ia yang juga sempat ramai akan mencalonkan diri, kini berkomitmen untuk mengikuti keputusan terbaik partai, dan siap Loyal terhadap partai.
Budi menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari upaya membesarkan Partai Golkar dan menjaga keberlanjutan partai dalam peta politik Kabupaten Sukabumi.
Ia menyambut tuntasnya pelaksanaan Musda XI dan menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Asep Japar untuk periode mendatang.
“Alhamdulillah, Musda XI Partai Golkar di tahun 2026 sudah selesai dilaksanakan dan sudah memutuskan bahwa Pak Bupati, Pak Asep Japar menjadi Ketua DPD. Ini adalah bentuk loyalitas kader Partai Golkar Kabupaten Sukabumi loyal tak terbatas sehingga semua kader harus solid ke depan dengan tujuan saya dengan Pak Bupati Asep Japar bersama-sama bertugas untuk membesarkan dan memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai posisi yang akan diembannya dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2026–2030, Budi menyatakan siap menerima keputusan yang ditetapkan oleh ketua terpilih.
“Tentu yang terbaik dari Pak Bupati, apapun itu saya akan terima untuk loyalitas terhadap partai,” pungkasnya.
Dengan terpilihnya Asep Japar secara aklamasi, Musda XI menjadi titik awal kepemimpinan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Tantangan selanjutnya adalah memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta mewujudkan target peningkatan perolehan kursi legislatif pada periode mendatang.
