Sebut Kinerja Pemkab “LIER”, BEM Nusantara Sukabumi Raya Geruduk Pendopo dan Ancam Aksi Lebih Besar
Sebarkan artikel ini
MEDIASUKABUMI.ID – Gelombang protes terhadap Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berlanjut. Pada Selasa (12/5/2026), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam *Aliansi BEM Nusantara Sukabumi Raya* mengepung Pendopo Kabupaten Sukabumi. Dalam aksi tersebut, mereka melabeli kinerja pemerintah daerah dengan akronim **”LIER”** (Lalai, Ingkar, dan Enggan Respon).
Mahasiswa menilai Pemkab Sukabumi di bawah kepemimpinan Bupati Asep Japar sangat lamban dalam merespons berbagai persoalan krusial yang menumpuk di masyarakat.
Kekecewaan atas Absennya Bupati
Massa aksi merasa kecewa lantaran Bupati Asep Japar tidak berada di lokasi untuk menemui mereka. Koordinator Lapangan aksi, **Alip**, menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati adalah bukti nyata keengganan pemerintah untuk berdialog dengan rakyatnya sendiri.
Pernyataan senada disampaikan oleh **Mahdi**, Koordinator Wilayah Priangan Barat BEM Nusantara Jawa Barat. Ia memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah.
“Jika sembilan tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami pastikan gelombang aksi selanjutnya akan jauh lebih besar dengan jumlah massa yang berlipat ganda,” tegas Mahdi.
9 Tuntutan Utama: Dari Dana Hibah hingga Nasib P3K
Mahasiswa membawa daftar tuntutan yang menyentuh berbagai sektor vital, di antaranya:
Audit Dana Hibah: Mendesak BPK dan Inspektorat mengaudit mendalam penggunaan dana hibah APBD ke lembaga non-struktural, termasuk Baznas.
Evaluasi Dinas Sosial: Menuntut penilaian total terhadap kinerja Dinas Sosial yang dianggap belum maksimal.
Nasib P3K Paruh Waktu: Mempertanyakan kejelasan status dan gaji tenaga P3K yang belum terbayar.
Fasilitas Kesehatan: Mendesak perbaikan Klinik Cikembar yang mangkrak dan peningkatan kualitas layanan RS Palabuhanratu.
Kesejahteraan Guru: Menyoroti rendahnya kesejahteraan pengajar yang berdampak pada kualitas pendidikan.
Infrastruktur & IPM: Mengkritik stagnannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan buruknya infrastruktur di berbagai wilayah.
Tak hanya eksekutif, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sukabumi juga tak luput dari sorotan tajam. Mahdi mempertanyakan mengapa proyek pembangunan fasilitas publik bisa terbengkalai tanpa ada teguran keras dari legislatif. *”Di mana peran pengawasan DPRD? Bagaimana bisa anggaran tidak transparan tapi tetap berjalan lancar?”* teriaknya dalam orasi.
Situasi Kondusif Namun Tegang
Meski dibalut rasa kecewa, aksi unjuk rasa berjalan aman dan terkendali di bawah pengawalan ketat kepolisian dan Satpol PP. Hingga massa membubarkan diri, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pendopo terkait tuntutan para mahasiswa.
Terakhir Bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi juga dinilai membutuhkan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar.
Mengenai isu pendidikan, Hamdan Nurfalah selaku PRESMA UMN (Presiden Mahasiswa Universitas Madani Nusantata) menyampaikan pandangannya:
“Logika sederhana, jika guru belum sejahtera maka ia akan berusaha mencari sumber penghasilan di luar pekerjaan utamanya. Hal ini tentu akan membuat proses mengajar dan pembelajaran tidak dapat berjalan secara maksimal dan optimal.” Ujar Hamdan
Bagi para aktivis, sembilan poin tuntutan tersebut adalah harga mati. Jika tidak ada langkah strategis dari Bupati dan DPRD dalam waktu dekat, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan bagi warga Kabupaten Sukabumi.
